KONKLUSI.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan kebijakan perpajakan dan kepabeanan tidak semata-mata difokuskan pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing dunia usaha.

Sepanjang 2025, pemerintah memperkirakan belanja perpajakan mencapai Rp530,3 triliun, meningkat 2,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja perpajakan ini merupakan potensi penerimaan pajak yang sengaja tidak dipungut sebagai bentuk dukungan terhadap sektor-sektor tertentu.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa peningkatan belanja perpajakan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas usaha. “Rp530,3 triliun itu belanja perpajakan. Artinya, ada pajak yang seharusnya dibayar, tetapi diberikan pembebasan melalui berbagai kebijakan,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1), dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan.

Belanja perpajakan tersebut dialokasikan antara lain untuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan makanan, insentif di sektor pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Kebijakan ini dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas, terutama rumah tangga dan kelompok rentan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan khusus kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerapan pajak final dan tarif khusus. Sementara untuk mendorong investasi jangka panjang, fasilitas tax holiday dan tax allowance tetap diberikan kepada dunia usaha.

Tak hanya melalui pajak, stimulus ekonomi juga diberikan lewat kebijakan kepabeanan. Pada 2025, nilai insentif kepabeanan diperkirakan mencapai Rp40,4 triliun. Insentif ini meliputi penangguhan dan pembebasan bea masuk, khususnya bagi pelaku usaha di kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus.

Insentif kepabeanan lainnya mencakup pengembalian bea masuk melalui skema kemudahan impor tujuan ekspor, serta pembebasan bea masuk untuk impor barang yang digunakan dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi.

Suahasil menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi usaha. “Dengan tidak dipungutnya bea masuk, dunia usaha dapat bekerja lebih efisien karena biaya produksi menjadi lebih rendah,” pungkasnya. Melalui kombinasi insentif perpajakan dan kepabeanan ini, pemerintah berharap iklim usaha tetap kondusif, daya beli masyarakat terjaga, serta pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus didorong di tengah dinamika global. (ara/e3)