TENGGARONG, konklusi.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna ke-7, masa sidang ke II DPRD Kutai Kartanegara, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD pada Kamis (28/3).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Abdul Rasid dan dihadiri oleh 25 anggota DPRD, Asisten Administrasi Umum Dafip Haryanto, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.

Sunggono menjelaskan bahwa LKPJ Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Kepala Daerah dalam tahun kedua periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Program pembangunan pada tahun ini difokuskan pada tema "Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar, Konektifitas, dan Pengembangan SDM".

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD serta Forkopimda Kukar atas dukungan dan kerja sama yang sangat kooperatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2023," ucapnya.

Selama tahun 2023, Sunggono juga memaparkan capaian indikator kinerja makro daerah, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,95% dengan laju perubahan positif 0,85% dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara juga turun menjadi 7,61%, menurun 4,397% dari tahun sebelumnya, sebagai hasil dari berbagai program yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

"Diantaranya adalah inovasi program Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan, yang memfasilitasi kolaborasi dengan stakeholder untuk percepatan penanganan kemiskinan," tambahnya.

Pemkab Kukar berhasil meraih 54 penghargaan selama tahun 2023, termasuk 21 penghargaan tingkat nasional dan 33 penghargaan tingkat regional Provinsi Kalimantan Timur. Penghargaan tersebut meliputi berbagai bidang pembangunan seperti keagamaan, hubungan antar umat beragama, statistik sektoral, pertanian, perkebunan, perhubungan, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, penataan ruang, arsip, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika.

"Penghargaan ini adalah pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dukungan kuat dari DPRD dan seluruh masyarakat Kukar," tutupnya. (adv/uyu)