TENGGARONG, konklusi.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Senin (17/3).

Pemkab Kukar diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Akhmad Taufik Hidayat, yang mengikuti rakor dari Ruang Eksekutif Kantor Bupati bersama sejumlah pimpinan OPD terkait, di antaranya Kadis PU Wiyono, Kadis DLHK Slamet Hadiraharja, Plt Kadis Kesehatan Kusnandar, dan Plt Kadis Perkim M. Aidil.

Rakor ini juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait sinergi lintas kementerian dalam bidang agraria, tata ruang, kehutanan, transmigrasi, informasi geospasial, hingga program unggulan nasional seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan pembangunan tiga juta rumah bersubsidi.

Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya akselerasi dua program prioritas nasional tersebut, khususnya melalui dukungan penuh dari pemerintah daerah, mulai dari instruksi kepala daerah, penyediaan data yang akurat, hingga penguatan anggaran.

“Ada berbagai sumber anggaran yang bisa dimanfaatkan, seperti BOK dan DAK fisik maupun non-fisik,” jelas Bima.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa PKG adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk menjangkau seluruh kelompok usia. Saat ini, PKG dijalankan melalui dua model, yakni pemeriksaan di puskesmas saat hari ulang tahun warga, dan pemeriksaan bagi siswa saat tahun ajaran baru di lebih dari 230 ribu sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat menyatakan bahwa Pemkab Kukar siap melaksanakan percepatan program PKG.

“Kita siap maksimalkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas, dengan memanfaatkan APBD dan DAK yang tersedia, serta menyiapkan SDM terampil,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab akan melakukan monitoring langsung ke fasilitas layanan kesehatan serta menyosialisasikan program PKG agar cakupannya meningkat secara signifikan.

Terkait program pembangunan tiga juta rumah bersubsidi, Pemkab Kukar akan melakukan pendataan serta inventarisasi lahan yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan arahan pemerintah pusat. (adv/zii)