KONKLUSI.ID- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 merupakan agenda pembangunan jangka panjang lintas generasi dan bukan sekadar slogan. Pemerintah, kata dia, menyiapkan strategi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan fiskal, sektor keuangan, dan investasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Agung yang digelar secara daring, Selasa (13/1/2026). Ia menyebut ketiga sektor tersebut menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi agar target pembangunan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.

“Asta Cita menuntut pertumbuhan tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan manfaat pembangunan. Karena itu, mesin fiskal, mesin sektor keuangan, dan investasi harus bergerak selaras,” ujar Purbaya dikutip dari laman resmi Kemenkeu RI.

Di sektor fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, serta meminimalkan potensi kebocoran anggaran. Belanja negara diarahkan untuk memberi dampak langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.

Sementara di sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan bank sentral guna memastikan kebijakan moneter berjalan seiring dengan kebijakan fiskal. Sinkronisasi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Dari sisi investasi, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Satgas ini bertugas menyelesaikan berbagai hambatan investasi melalui mekanisme sidang rutin yang digelar setiap pekan, guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Menurut Purbaya, apabila ketiga sistem—fiskal, moneter, dan investasi—dapat berjalan optimal dan saling mendukung, maka laju pertumbuhan ekonomi nasional berpeluang meningkat lebih cepat.

Untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, pemerintah mengarahkan APBN 2026 bersifat ekspansif namun tetap terukur. Anggaran negara difokuskan pada delapan agenda prioritas guna meningkatkan produktivitas nasional serta memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

(ara/e3)