SAMARINDA, Konklusi.id-Komisi III DPRD Kaltim berkoordinasi dengan Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJPN) wilayah Kaltim untuk membahas upaya
perbaikan infrastruktur jalan rusak di provinsi ini. Ketua Komisi III DPRD Kaltim
Veridiana Huraq Wang mengatakan, banyak ruas jalan provinsi di Kaltim yang
rusak berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya
terus berupaya agar ruas jalan tersebut menjadi jalan nasional agar mendapatkan
anggaran yang lebih besar dan perbaikan yang lebih cepat.
“Kami tetap selalu memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa
terbangun dengan baik. Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat
turun di Kaltim pada 2024. Apalagi, Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) ke
depan,” kata Veridiana. Menurut Veridiana, ada sekitar 1.500 kilometer jalan
provinsi di Kaltim yang rusak dan akan diperbaiki dengan dana APBN 2023 sebesar
Rp 2 triliun. Wilayah yang mendapat prioritas perbaikan antara lain Kutai
Barat, Mahakam Ulu, dan kabupaten lainnya. Selain itu, ada juga dana Rp 8
triliun yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di wilayah IKN Nusantara.
Veridiana juga mengkritik lambatnya penanganan jalan longsor di Jalan
Anggana, Samarinda yang baru mulai diperbaiki setelah satu tahun terjadi. Ia
mengatakan, warga terdampak longsor sangat membutuhkan penanganan cepat dan
tepat agar tidak mengalami kerugian lebih lanjut. “Kalau saya melihat itu,
warga terdampak longsor di Jalan Anggana, Samarinda sangat membutuhkan
penanganan cepat dan tepat. Itu sudah satu tahun (terjadi), baru mulai
perbaikannya. Itu tidak boleh terulang lagi di tempat lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, dua lokasi lain yang masih dalam pengawasan adalah jalan
di Kecamatan Palaran dan Jalan Kecamatan Sambutan, Samarinda. Ia berharap
perbaikan jalan di kedua tempat itu sesuai dengan rencana kerja dan anggaran
yang telah ditetapkan. Veridiana berharap infrastruktur jalan di Kaltim segera
diperbaiki dan diperluas aksesnya agar masyarakat dapat menikmati transportasi
lancar dan nyaman. Ia juga yakin pemerintah pusat akan memberikan perhatian
khusus kepada daerah ini demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan
masyarakat Kaltim. “Saya yakin pemerintah pusat juga memerhatikan daerah kami
demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tutupnya. (adv/ara)
Tulis Komentar