TENGGARONG, konklusi.id – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta jajaran Dinas Sosial (Dissos) agar terus memperkuat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan. Permintaan ini disampaikan setelah menanggapi laporan Kepala Dissos Hamli dalam Rapat Pengendalian APBD Tahun 2023, Rabu (3/5) sore di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.

“Saya minta Dissos Kukar agar terus memperkuat keberadaan Puskesos sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan,” kata Edi Damansyah. Bahkan bupati meminta agar dissos membuatkan standar operasional prosedur (SOP) sehingga kinerja yang dilakukan jajaran Puskesos dalam melakukan update data kemiskinan terpantau dengan baik.

“Saya minta update data kemiskinan yang dilakukan Puskesos di lapangan terus terpantau dan dilakukan verifikasi by nama by adress. Jangan hanya memplenokan hasil yang didapat, tanpa melakukan verifikasi dari rumah ke rumah. Saya minta ini diperhatikan,” ujarnya.

Bahkan dalam waktu dekat, Edi Damansyah akan bersurat ke Kementerian Kesejahteraan Sosial (Kemensos) RI untuk melakukan Audiensi terkait updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Data DTKS yang dilakukan di Kukar harus terus terupdate, sehingga tidak ada lagi persoalan seperti lambat memasukkan data di aplikasi Kemensos,” tegas Edi Damansyah.

Ditambahkan Edi, data DTKS juga harus disingkronisasikan dengan data yang dimiliki Statistik Kukar. “Saya juga minta pendataan DTKS dapat disingkronisasikan dengan statistik, jangan sampai jalan sendiri-sendiri dan yang terpenting jangan sampai pekerjaan yang selama ini kita lakukan tidak memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan di Kukar,” jelas Edi. (adv/uyu)