Konsisten Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi

$rows[judul] Keterangan Gambar : Pemkab Kukar mengikuti rakornas terkait pengendalian inflasi secara daring.

TENGGARONG, konklusif.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara konsisten mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendalian inflasi bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kegiatan kali ini berlangsung secara virtual di ruang Vidcon Kantor Bupati, Senin (15/5).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, diikuti secara virtual bagian Perekonomian, Dinas Pertanian dan peternakan, Dinas Perhubungan dan perwakilan Polres Kukar. Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa inflasi secara nasional dari tahun ke tahun hingga April 2023 di angka 4,33 persen.

Mendagri meminta kepada daerah–daerah yang tingkat inflasinya masih untuk melakukan langkah–langkah strategis menurunkan angka inflasi. “Terdapat dua komoditas penyumbang inflasi, salah satunya komoditas yang berhubungan dengan harga yang diatur oleh pemerintah atau advis administered price seperti transportasi yang diatur oleh pemerintah pusat, ini yang bikin sulit pemerintah daerah,” ujar Tito.

Tito mengapresiasi beberapa pemerintah daerah yang memberikan subsidi atau bantuan kepada penerbangan–penerbangan yang masuk kedaerahannya yang tingkat okupansinya rendah dan mendapatkan jaminan dari pemerintah daerah supaya penuh sehingga harganya bisa diturunkan, Ini penting untuk mengurangi harga tiket penerbangan.

Tito menargetkan di bulan–bulan berikutnya inflasi di bawah 4 persen. Komoditas yang kedua terang Mendagri Tito, komoditas makanan, minuman dan tembakau yang ikut menyumbang inflasi tinggi di angka 1,40 persen dari angka 4,33 persen.

“Ini harus terus kita monitor dan kita kerja bersama, yang disebut dengan follow tile item, artinya harga barang yang berubah atau follow tile yang berubah tergantung dari situasi mekanisme pasar,” terangnya.

Ini merupakan kerja bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi. “Mulai dari ketahan pangan, Bulog, perdagangan, pertanian, yang berhubungan dengan kementerian perekonomian, pajak dan ekspor impor dan lain–lain,” tuturnya. (adv/uyu)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)