SAMARINDA, konklusi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-4 untuk pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Kaltim periode 2024–2029, Kamis (10/10/2024). Dengan pelantikan ini, DPRD Kaltim resmi memiliki pimpinan definitif yang akan menjalankan tugas hingga lima tahun mendatang.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua sementara DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua sementara Ekti Imanuel serta dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Nyoman Gede Wirya, dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. Prosesi pengambilan sumpah berjalan khidmat dan disaksikan oleh jajaran Forkopimda Kaltim, pimpinan partai politik, OPD, serta perwakilan organisasi masyarakat.

Pimpinan definitif DPRD Kaltim yang baru terdiri dari Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua dari Fraksi Golkar, Ekti Imanuel sebagai Wakil Ketua I dari Fraksi Gerindra, Ananda Emira Moeis sebagai Wakil Ketua II dari Fraksi PDIP, dan Yenni Eviliana sebagai Wakil Ketua III dari Fraksi PKB. Mereka diharapkan mampu memaksimalkan agenda kerja DPRD Kaltim, termasuk pembentukan alat kelengkapan dewan serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan.

Pembangunan IPM Menjadi Prioritas

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi fokus utama dalam program kerja DPRD. Menurutnya, IPM yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi perlu mendapat perhatian serius, mengingat masih adanya masalah stunting dan kurangnya fasilitas kesehatan di Kaltim, yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi dan kekayaan sumber daya alam yang besar.

Di bidang pendidikan, Hasanuddin mengakui masih banyak tantangan, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman yang kekurangan fasilitas pendidikan. Selain itu, masalah kekurangan sekolah dan ketidakmampuan menampung siswa baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

"Kami berkomitmen untuk memperjuangkan pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah perbatasan," ujar Hasanuddin.

Sinergi dengan Pemprov Kaltim dalam Mengatasi Tantangan Masyarakat

Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyoroti pentingnya sinergi antara Pemprov Kaltim dan DPRD dalam menyelesaikan persoalan yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pengembangan sumber daya manusia yang semakin krusial dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

"Dengan mendengar aspirasi masyarakat secara langsung, kami bisa merumuskan solusi yang lebih efektif," kata Ananda. Politisi PDIP ini juga menekankan pentingnya peningkatan prestasi di kalangan perempuan, remaja, dan pemuda Kaltim di tingkat nasional dan internasional sebagai salah satu indikator kemajuan pendidikan di Kaltim.

Peningkatan Infrastruktur Jalan

Isu infrastruktur jalan menjadi sorotan utama Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, khususnya di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang masih memiliki akses jalan yang minim. Ia berharap anggaran provinsi ke depan dapat memberikan perhatian yang lebih besar untuk pembangunan jalan, termasuk pada ruas Samarinda-Kutai Barat yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.

"Saya berharap di tahun 2026, provinsi bisa lebih besar berinvestasi dalam pembangunan jalan di Kubar dan Mahulu untuk membuka keterisolasian kedua daerah tersebut," kata Ekti.

Dengan kepemimpinan yang baru, DPRD Kaltim bertekad mempercepat pembangunan di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur, termasuk dalam rangka mendukung kesiapan provinsi tersebut sebagai penyangga Ibu Kota Negara yang baru. (adv/uyu)