TENGGARONG, Konklusi.id – Pemkab Kukar melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) telah melaksanakan program strategi percepatan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui katalog elektronik lokal pemerintah daerah. Secara administrasi, baik itu surat, ada kegiatan monitoring evaluasi khusus yang dilakukan setiap minggu (Ngapeh Hambat) untuk mengetahui realisasi belanja melalui katalog.

Hal ini sesuai dengan komitmen bupati Kukar beserta jajaran, untuk mendorong semua organisasi perangkat daerah OPD, agar melakukan belanja produk lokal/produk dalam negeri melalui penyedia lokal. Atas kerja bersama dan komitmen ini, Pemkab Kukar mendapat penilaian khusus dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pusat LKPP Pusat dengan meraih trofi dan penghargaan. Sebagai Predikat Terbaik Tingkat Kabupaten se-Indonesia untuk Kategori Nilai Transaksi Produk Dalam Negeri PDN Terbesar dan Terbaik kategori Nilai Transaksi UMK Terbesar.

“Alhamdulillah ini merupakan kado terindah bagi kita semua berkat kerja keras dan semangat berkolaborasi untuk Kukar Hebat,” kata Aspianur Sandi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setkab Kukar, Jumat (10/11 ). Aspianur Sandi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada perangkat daerah, PPK dan pejabat pengelola atas komitmennya untuk melakukan transaksi belanja pengadaan barang dan jasa melalui e purchasing.

Ke depannya, sambung dia, pihaknya juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Di antaranya melaksanakan bimbingan teknis. Mengajak kepada seluruh pelaku UMKM untuk bergabung dengan marketplace agar UMKM turut andil berperan aktif dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Strategi ini dilakukan untuk membela, melindungi, dan memberdayakan UMKM agar naik kelas.

Kemudian, Aspianur Sandi juga mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk peningkatan belanja melalui e purchasing baik itu secara kualitas dan kuantitas. Seperti pada tahun depan kartu kredit pemerintah daerah akan diintegrasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa, karena tahun depan e purchasing/katalog akan di update versi 0.6. “Banyak fitur baru sampai ke pembayaran, yang melibatkan pelaku pengadaan, transformasi kebijakan pengadaan yang mengharuskan para pelaku pengadaan juga harus bertransformasi juga untuk Kutai Kartanegara yang lebih maju,” katanya. (adv/ara)