TENGGARONG, konklusi.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Bapenda Kukar 2025, Jumat (14/3), di Ruang Rapat Martadipura, Bappeda Kukar. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Bapenda Provinsi Kaltim, BPKAD Kukar, OPD terkait, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Forum ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, yang bertujuan untuk sinkronisasi program antar OPD, menjaring aspirasi masyarakat dan dunia usaha, serta memastikan program pembangunan daerah berjalan efektif dan efisien.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa forum ini harus berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta semua OPD untuk mengevaluasi regulasi yang belum berjalan optimal, seperti Perda rumah walet, serta memaksimalkan potensi sektor pendapatan daerah. Selain itu, pemanfaatan aset daerah yang belum optimal dan realisasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga harus menjadi perhatian utama.

"Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian bersama dalam meningkatkan PAD. Jangan sampai Kukar terus bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, yang suatu saat akan berkurang dan habis. Oleh karena itu, potensi yang ada harus dioptimalkan dengan strategi yang jelas dan terukur," ujar Sunggono.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa forum ini harus menghasilkan rencana aksi nyata, termasuk penyusunan program berbasis data dan kebutuhan masyarakat, identifikasi kendala, serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di setiap perangkat daerah.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antar OPD, dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap program yang disusun dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

"Dari forum ini, kita harus menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan. Saya juga berpesan agar OPD bekerja dengan komitmen yang kuat, melakukan percepatan dalam pelaksanaan program, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan," pungkasnya. (adv/zii)