Tenggarong, konklusi.id – Bupati Kukar Edi Damansyah meminta seluruh perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan pelayanan publik yang mudah, ringkas dan cepat. Hal ini merupakan tuntutan masyarakat sehingga dalam melakukan urusan tidak dipersulit.

"Saya tidak mau para pejabat struktural dan fungsional di seluruh perangkat daerah sulit berkoordinasi dan bekerja sendiri-sendiri," tegas Edi Damansyah belum lama ini.

Seluruh OPD diminta fokus agar pencapaian visi misi kepada daerah dalam rangka pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6/2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah dapat berjalan. 

Jadi tidak ada visi dan misi perangkat daerah. Artinya seluruh instansi atau dinas saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan visi misi kepala daerah. “Dalam merencanakan segala program dan kegiatan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat bukan keinginan sepihak,” kata Edi.

Saat ini, sedang fokus dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden RI dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Upaya yang dilakukan harus didukung dengan data yang valid. Selama ini, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dijadikan rujukan setelah diverifikasi dan divalidasi. Ternyata tidak valid dan masih banyak salah sasaran.

“Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan sudah memadai, tetapi belum efektif terhadap pencapaian penurunan angka kemiskinan dan sinergisitas pelaksanaan program oleh pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat belum optimal atau masih parsial dan jalan masing-masing,” kata Edi Damansyah. (uyu)