TENGGARONG, Konklusi.id- Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono melakukan audiensi dan koordinasi ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM RI terkait perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan gambut yang berada di luar kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (22/5/25) di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Sekda Kukar Sunggono didampingi Kadis DPMPTSP Alfian Noor, Kadisbun M. Taufik.

Rombongan disambut Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM RI, Dedi Latif Didi, Apriadi selaku staf khusus Bidang Hubungan dengan Daerah, serta Ratih Purbasari Kania, Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur. Sunggono mengatakan, Pemkab Kukar ingin mendapatkan gambaran perihal izin dan tata cara pemanfaatan karbon sektor kehutanan pada kawasan gambut yang berada di luar kawasan hutan di wilayah Kukar.

Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI berterima kasih atas kedatangan Kabupaten Kukar yang memberikan informasi baru bagi kementerian tentang permasalahan perizinan karbon. Menurutnya, pemerintah pusat (kementerian) memberikan apresiasi atas pengambilan langkah berani dan penting dalam rangka memastikan investasi di daerah berjalan.

“Semoga hal ini bisa di komunikasikan dan difasilitasi agar ke depannya bisa ada pertemuan lanjutan dan menjadi awal titik temu semua permasalahan di bidang kebijakan multi carbon sehingga bisa menjadi acuan bagi seluruh Indonesia,” ungkapnya dikutip dari laman resmi Pemkab Kukar.

Sunggono melanjutkan, Kukar merupakan kabupaten pertama yang telah menerbitkan SK bupati terkait tata kelola penanganan karbon. Untuk carbon sendiri Kukar memiliki lahan gambut dan mangrove yang bisa dikelola dengan baik. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Edi J dari DPPR, Baharuddin dari DPMPTSP, Wisnu Tjandra Dirut PT Tirta Carbon Indonesia (TCI). (adv/ara)