JAKARTA, konklusi.id - Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin menghadiri Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 yang dibuka Presiden RI Joko Widodo, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (15/3).

Wabup Rendi Solihin didampingi kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Arfan Boma Pratama mengatakan bahwa seluruh kabupaten/kota diinstruksikan wajib menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal daerah.

Dalam mendukung instruksi presiden tersebut, Pemkab Kukar saat ini melakukan kebijakan-kebijakan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri yang terdapat di E-katalog.

"Khusus di Kukar penggunaan produk lokal harus lebih ditingkatkan, karena saat ini masih relatif rendah," ujar wabup Rendi ditemui usai berkeliling arena Expo Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Rendi yakin di 2023 ini akan terjadi peningkatan penggunaan produk lokal, seiring adanya instruksi dari presiden terkait penggunaan produk dalam negeri.

"Pada tahun 2024 proyeksi kita bidang perindustrian di Kukar harus juga mendukung keberlanjutan produk dalam negeri dengan memaksimalkan penggunaannya untuk kemandirian bangsa" tambahnya.

Terkait produk -produk yang ditampilkan dalam Expo P3DN, Wabup Rendi sangat tertarik, karena ada beberapa produk yang selama ini dikira impor dari luar negeri, ternyata sudah diproduksi di dalam negeri. "Banyak, banyak sekali yang menarik," pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai kebijakan strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinves, Pak Menteri Perindustrian targetnya 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri. Kalau ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri, industri UMKM kita semuanya akan hidup dan berkembang,” ujarnya.

Presiden pun mengapresiasi peningkatan signifikan produk dalam negeri yang masuk ke dalam e-Katalog.

Berdasarkan laporan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi jumlah produk dalam negeri di e-Katalog meningkat dari semula 50 ribu hingga sekarang mencapai 3,4 juta produk. (adv/uyu)