TENGGARONG, konklusi.id - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Workshop dan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan dengan tema "Wujudkan Tertib Arsip dan Penyelamatan Arsip melalui Hasil Pengawasan Kearsipan Kukar 2024". Acara ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Kukar, Ahmad Taufik Hidayat. Berlangsung di Hotel Singgasana Tenggarong pada Kamis (14/3).

Workshop ini dihadiri oleh Kepala Pusat Akreditasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Zita Asih Suprastiwi, para Camat/Sekretaris, Kasubag Umum, dan Tata Lakasna di Lingkungan Pemerintah Daerah Kukar.

Ahmad Taufik Hudayat dalam sambutannya membacakan pesan dari Bupati Kukar, Edi Damansyah, yang menyatakan pentingnya hasil pengawasan kearsipan sebagai salah satu komponen penilaian dalam Reformasi Birokrasi, sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2014.

"Hal ini telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan," ujarnya.

Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Kukar, Hj Aji Lina Rodiah, menjelaskan bahwa tujuan dari workshop ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan arsip dengan lebih baik dan mendorong terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan.

"Kami berharap workshop ini dapat mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan menjaga memori kolektif bangsa," ungkapnya.

Acara ini dihadiri oleh total 118 peserta, dengan satu orang pimpinan kearsipan dan satu orang pengelola arsip yang hadir secara langsung, serta seluruh UPPA (Unit Pengelola Perangkat Arsip) yang mengikuti secara daring.

Dengan workshop ini diharapkan bahwa pengelolaan arsip di Kutai Kartanegara dapat semakin terstruktur dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut. (adv/uyu)