TENGGARONG, konklusi.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mempercepat penanganan stunting dengan langkah strategis berbasis data. Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) Tahun 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur.

Acara yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar ini turut dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kukar, Dafip Haryanto, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam program percepatan penurunan stunting, Pada Kamis (13/3).

Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr. Nurizky Permanajati, penyerahan data ini bertujuan agar penanganan stunting di Kukar lebih terarah dan efektif. Data tersebut akan digunakan oleh 12 OPD, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bappeda, untuk menyusun strategi intervensi yang sesuai dengan kondisi lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa program intervensi berbasis data ini dapat benar-benar menjangkau keluarga berisiko stunting dengan langkah yang tepat. Dengan sinergi yang baik, kita bisa menekan angka stunting di Kukar secara signifikan," ujar dr. Nurizky.

Dalam sambutannya, Sekda Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa data yang diberikan harus menjadi pedoman dalam merancang program intervensi yang lebih efektif.

"Jangan hanya melihat angka di atas kertas, tetapi pastikan kondisi di lapangan sesuai dengan data yang ada. Dengan pendekatan berbasis fakta, intervensi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara OPD agar tidak terjadi tumpang tindih program dan setiap langkah yang diambil benar-benar berkontribusi pada penurunan angka stunting.

Lebih lanjut, Sunggono menyampaikan bahwa Pemkab Kukar tidak hanya berfokus pada penanganan anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga berupaya mencegah munculnya kasus baru melalui program "New Zero Stunting".

"Saat ini, intervensi untuk anak yang sudah mengalami stunting telah dilakukan dengan pendampingan dokter spesialis dan layanan kesehatan yang terkoordinasi dengan rumah sakit. Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang masuk dalam kategori stunting baru," jelasnya.

Melalui pemanfaatan data KRS yang lebih akurat, penguatan intervensi berbasis gizi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, Pemkab Kukar optimistis bahwa angka stunting di wilayahnya dapat terus ditekan.

Penanganan stunting di Kukar juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perikanan dan Kelautan, yang bertanggung jawab dalam penyediaan pangan bergizi bagi keluarga berisiko stunting.

Selain itu, Pemkab Kukar juga mendorong edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola asuh, kesehatan ibu hamil, serta konsumsi gizi seimbang.

"Dengan kerja sama dan sinergi yang kuat, kita berharap Kukar bisa mencapai target penurunan angka stunting secara signifikan dan menjadi daerah yang lebih sehat serta sejahtera," tutup Sunggono. (adv/zii)