"Bahwa pembangunan ini merupakan program dari RPJMD kita. Atau Salah satu program prioritas Wali Kota, Pemerintah Kota, dari keseluruhan sembilan prioritas," tuturnya. Dalam prosesnya, Pemerintah Kota Balikpapan telah bersurat kepada masyarakat yang masih bermukim di lokasi rencana pembangunan rumah sakit. Yaitu mengenai rencana penertiban atau pengosongan lahan.

 

"Segera, sebenarnya dijadwal hari ini. Tapi karena sesuatu dan lain hal kami tunda insyaallah pada 1 September 2022 nanti. Saya selaku koordinator tim, sesuai kewenangan pendiri SK penertiban itu akan memberikan pemberitahuan ulang," tutur Zulkifli. 

Pihaknya memberi kesempatan warga bersiap mengosongkan lahan. Dan dengan penuh kesadaran membongkar sendiri bangunan yang masih ada. "Sebagaimana warga lain yang sudah lebih dulu membongkar," ungkap Zulkifli. 

Ia juga menjelaskan terkait legalitas tanah yang berada dekat ke bibir pantai tersebut. Menurutnya, dalam hal ini Pemerintah Kota tidak bersikap arogan. Namun bekerja sesuai ketentuan dan legalitas. "Saya sebagai penyidik PPNS di Satpol PP telah melakukan pengumpulan bahan keterangan," ujar Zulkifli.

Pihaknya menyatakan dengan tegas bahwa lokasi pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Baru Ulu, Balikpapan Barat ini secara sah legalitasnya milik Pemerintah Kota Balikpapan. Lahan ini diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Zulkifli menyebut, telah membaca surat dari masyarakat melalui kuasa hukum warga. Mereka terkejut ketika melakukan verifikasi surat/sertifikat ini ke BPN. Bahwa tanah ini atas nama Pemerintah Provinsi. 

"Makanya sejak awal kami sampaikan bahwa ini adalah penyerahan dari Pemerintah Provinsi," tegasnya. Surat tertahun 1995 atas nama pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga tanah yang sudah menjadi aset Pemerintah Kota Balikpapan ini dipilih sebagai lokasi pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak. 

Zulkifli pun membahas mengenai informasi yang berkembang di masyarakat. Yakni luasan sertifikat hanya 1.860 meter persegi. Sementara pembangunan menetapkan 5.100 meter persegi. 

"Jadi dapat saya jelaskan bahwa, lokasi tanah milik Pemerintah Kota ini, sejak awal permohonan sertifikat pemerintah provinsi kepada BPN memang luas tak berubah, 30 meter lebar dikali 170 meter arah ke pantai. Jadi totalnya 5.100 meter persegi," urai Zulkifli. 

Saat proses sertifikasi dari BPN, diketahui ini merupakan lahan kering dan lahan pantai, atau area pasang surut. Sehingga dahulu sertifikat hanya diberikan hanya 62 meter ke belakang atau arah pantai, dikali 30 meter. Hasilnya 1.860 meter persegi. Inilah yang tertera di sertifikat. 

"Tetapi untuk gambar sertifikat sudah melingkupi keseluruhan luas yang dimohon. Yaitu 30 meter x 170 meter," jelasnya. 

Dalam pemberitaan, lanjut Zulkifli, kuasa hukum warga menyatakan bahwa seolah yang di belakang inilah yang milik masyarakat. Mereka mengklaim 2.288 meter persegi. Padahal lahan ini adalah tanah pasang surut air laut yang tidak mungkin disertifikatkan. 

"Itu prosesnya reklamasi dahulu baru bisa memohonkan suratnya. Jadi adalah satu kesatuan yang merupakan lahan pasang surut," ungkapnya lagi. 

Lahan tersebut rencananya akan direklamasi dalam rangka pembangunan rumah sakit ibu dan anak. "Jadi bukan melebar ke kiri dan ke kanan. Tapi konsisten sejak awal. Dan kalau pemerintah saja tidak bisa diberikan sertifikatnya bagian belakang, apalagi masyarakat. Dari mana asal kepemilikannya," sebut Zulkifli.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan tidak melakukan pembebasan lahan. Dana yang diberikan kepada masyarakat terdampak merupakan santunan, bukan dana untuk pembebasan lahan. "Dana tersebut yang melakukan penghitungan adalah lembaga independen. Bukan kami," tandasnya. (uyu)