Samarinda, konklusi.id - Sebagai daerah penghasil minyak dan gas (migas), seharusnya Kaltim tak kekurangan BBM. Faktanya, kondisi ini masih terjadi. Pemprov Kaltim melalui Dinas ESDM berulang kali memohon untuk adanya penambahan kuota BBM, terutama pertalite dan solar subsidi. Namun sayangnya, permohonan itu belum mendapat respon yang baik.

"Kami minta BPH Migas meningkatkan kuota untuk Kaltim," tutur Kepala ESDM Kaltim H Munawwar, Selasa (27/9).

Menurut Munawwar, permohonan ini dinilai wajar, karena selain Kaltim sebagai penghasil migas atau SDA terbesar di Indonesia juga penyumbang devisa negara. Apalagi sekarang ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), tentu sangat wajar ditingkatkan kuota tersebut.  

"Kami sangat sedih apabila banyak yang antre BBM, terutama pertalite dan solar subsidi. Kadang ada, kadang  kosong di SPBU. Tapi lebih banyak kosongnya," tegas Munawwar. 

Artinya, kebutuhan BBM Kaltim yang sering menjadi pertanyaan publik hanya pada BBM subsidi solar dan pertalite. Sementara, yang tidak subsidi ketersediaannya cukup seperti pertamax atau dexlite. 

Penyebab turunnya realisasi pemakaian BBM dari kuota yang ada pada tahun 2016 -2017, karena Kaltim krisis dan pertumbuhan ekonomi sempat minus. Penyebab utama krisis 2016-2017, harga batu bara turun drastis sehingga banyak terpengaruh kepada sektor lain yang mempengaruhi perekonomian Kaltim secara keseluruhan.

Ketika perekonomian Kaltim mulai bergairah pada 2018, seharusnya kuota BBM ditambah kembali seperti kuota pada 2014-2017, tapi kenyataannya tidak ditambah, sehingga antrean kendaraan truk di SPBU-SPBU sangat panjang bahkan harus bermalam di sekitar SPBU menunggu BBM solar untuk besok harinya.

Kendaraan truk dari luar Kaltim banyak beroperasi di Kaltim khususnya dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat mengangkut kebutuhan pokok untuk masyarakat Kaltim yang secara otomatis mengambil jatah BBM Kaltim.

Diketahui pada 2020 kuota dibutuhkan Kaltim jenis premium 285,853 KL dan solar subsidi 206,858 KL. Tahun 2021 kuota premium 322,246 KL, solar subsidi 257,500 KL. (uyu)