TENGGARONG, konklusi.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat mengikuti rapat koordinasi antara pemerintah pusat bersama Pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat guna memperkuat stabilitas nasional diruang Vidcon Kantor Bupati Kukar, Selasa (5/3).

Kegiatan yang dimoderatori oleh PR PDN BRIN Herie Saksono tersebut menghadirkan narasumber dari perwakilan Kemendagri, BIN, Polhukam, Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekososbud) Ditjen Polpum Kemendagri RI Aang Witarsa Rofik saat membuka kegiatan mengatakan saat ini ada beberapa poin yang menjadi atensi dari Mendagri bersama jajaran khususnya setelah melaksanakan rakor inflasi, yang berkaitan dengan dinamika isu publik yang luar biasa yaitu berkenaan dengan pasokan dan kebutuhan bahan pokok.

“Secara khusus kami dari jajaran Polpum tentunya yang mengampu terkait dengan urusan pemerintahan umum ini ada irisan dan hubungannya bagaimana terkait dengan isu-isu berkenaan ketersediaan bahan pokok masyarakat, berhubungan dengan stabilitas nasional,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa himbauan terkait langkah-langkah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di daerah pada bulan puasa ramadhan dan hari raya idul fitri 1445 H tahun ini, yaitu Mengintensifkan pemantauan dan sinergi pengawasan.

Mengintensifkan optimalisasi intervensi pasar. Memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan. Memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan. Peninjauan dan koordinasi penetapan kebijakan tarif daerah. serta Moral suasion ekspektasi terhadap ketersediaan bahan pokok.

“Melalui komunikasi kepada masyarakat secara transparan terkait dengan ketersediaan pasokan serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok, dan himbauan kepada masyarakat misalnya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, media sosial, dan iklan layanan masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja,” ungkap Aang Witarsa Rofik.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan ada beberapa poin penting dari surat edaran Mendagri nomor 500.1.2/510/SJ tentang Pengendalian harga dan stok pangan di daerah yaitu Menjamin kelancaran Gerakan Pangan Murah (GPM) terutama di wilayah dengan tingkat inflasi tinggi serta berpotensi mengalami gejolak pasokan dan harga.

Mengoptimalkan penggunaan anggaran (pusat maupun daerah) untuk pelaksanaan GPM pangan pokok sebagai upaya pengendalian harga pangan di setiap wilayah. Memprioritaskan penanaman jenis pangan pokok berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan.

Melakukan distribusi pangan dari daerah surplus atau harga rendah ke daerah defisit atau harga lebih tinggi untuk mengurangi disparitas harga antar waktu dan wilayah. Memperkuat kerjasama antar daerah dan forum koordinasi antara pusat dan daerah melalui TPID dan satuan tugas ketahanan pangan untuk menjamin ketahanan pangan.

“Melalui Surat Edaran kegiatan tersebut seluruh stakeholder terkait ikut berperan aktif dengan bersama-sama mencari jalan terbaik dan solutif khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok ditengah-tengah masyarakat,” harapnya. (adv/uyu)