TENGGARONG,
Konklusi.id-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Senin (1/4) di
Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong. Musrenbang dibuka Bupati Kukar Edi
Damansyah dengan ditandai pemukulan gong.
Tema RKPD 2025 yaitu Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk
Akselerasi dan Transformasi Pembangunan, dan tema RPJPD 2025-2045 adalah Kukar
Emas Berbudaya Pusat Pangan, Pariwisata. Bupati Edi Damansyah mengingatkan agar
dalam melakukan perencanaan pembangunan berpedoman pada visi misi Pemkab Kukar
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Darah (Perda) Nomor 6 tahun 2021, agar
persoalan yang terjadi di setiap tahunnya tahap demi tahap bisa terselesaikan.
“Saya berterima kasih bahwa di dalam kerja kita hasil
kinerja kita di tahun 2021 – 2024 yang telah kita laksanakan terkait beberapa
layanan prioritas kebutuhan dasar masyarakat, terkait hajat hidup masyarakat
bisa kita laksanakan dengan baik, walaupun belum bisa memuaskan semua pihak,”
ujar Edi. Edi menegaskan terkait layanan prioritas yang menyangkut kebutuhan
dasar dan hajat hidup masyarakat agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ia
tidak mau ada OPD yang bermain-main dalam kaitan ini.
“Hari ini kita menangani yang berkaitan dengan air bersih,
makanya ada program air bersih desa, hari ini kita fokus menangani penerangan
atau listrik desa, makanya ada program terang kampongku,” tegasnya. Disebutkan
Edi, layanan selanjutnya yang juga prioritas dan menyangkut kebutuhan
masyarakat yaitu pengembangan pangan dengan program 120 km jalan usaha tani,
yang ditunjang embung, irigasi dan beberapa sarana pra-sarananya, serta
penguatan sumber daya petani.
Bupati meminta perhatian OPD -OPD terkait dengan rencana
kerja tahun 2025 dengan tema Pemantapan Pemberdayaan masyarakat untuk
akselerasi dan transformasi pembangunan, yang dianggapnya masih umum dan harus
diuraikan secara detail. Edi berharap dari RKPD tahun 2025 ini walau baru
rencana, hendaknya dilakukan dengan cermat, dari laporan yang diterima usulan
dari seluruh OPD sudah tercatat kurang lebih Rp 12 triliun. Sementara dari
analisa pendapatan kurang lebih hanya Rp 9 triliun.
“Jadi untuk tahun 2025, saya minta betul – betul yang
diperhatikan terkait dengan prioritas, tadi sudah saya sampaikan prioritasnya,
nanti pak Sekda untuk koordinatornya Bappeda, harus ada intervensi OPD-OPD yang
menjadi leading sektor, bahwa pagu anggaran tidak boleh dijabarkan sendiri –
sendiri oleh OPD terkait,” tandasnya. Dalam Musrenbang itu juga disampaikan
paparan dari Sekretaris Daerah Sunggono, Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanessa
Vilna, Sekretaris Bappeda Kaltim Saur Parsaoran, arahan dari Koordinator
Kalimantan II Kementerian PPN / Bappenas Mohammad Roudo, dan penyampaian pokok
– pokok pikiran ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. (adv/ara)
Tulis Komentar