SAMARINDA, Konklusi.id-Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN) melakukan kunjungan untuk audiensi dan wawancara ke DPRD
Kaltim. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun
naskah kebijakan tentang aktualisasi kebijakan penataan ruang wilayah
pertahanan di daerah guna kepentingan pertahanan negara.
Kunjungan tim peneliti BRIN diterima langsung
oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Anggota DPRD Kaltim
Jahidin, Sapto Setyo Pramono dan Kaharuddin Jafar serta Sekretaris Dewan
Norhayati Usman di ruang rapat pimpinan, lantai 2 Gedung D Kantor DPRD Kaltim,
belum lama ini. Hasanuddin Mas’ud mengatakan, kedatangan tim peneliti BRIN untuk
mempertanyakan terkait IKN dan pertahanan dan keamanan. Kemudian sejauh mana
keterlibatan DPRD Kaltim dalam pembangunan IKN dan dalam prospek pertahanan dan
keamanan.
“Jadi tadi saya jawab bahwa keterlibatan
anggota DPRD provinsi terutama ketua ini memang agak kurang, mungkin karena
masih lebih pada infrastruktur dengan PUPR, jadi soal teknis untuk pemerintahan
dan seterusnya itu belum. Jadi kita kurang begitu terlibat,” ujarnya. Terkait
soal pertahanan dan keamanan, ia menganggap RTRW-nya ada di pemerintah pusat.
Sementara pihak DPRD Kaltim, untuk RTRW lebih tertuju pada Kemendagri,
Bappenas, BPN dan PUPR.
“Sehingga dalam peranan kita untuk pertahanan
dan keamanan kita lebih percaya kepada Bappenas untuk berkoordinasi dengan
pemerintah pusat,” kata politisi partai Golkar ini. Di lain pihak, menurut
Gerald Theodorus L. Toruan, penting untuk melibatkan pemerintah daerah
khususnya DPRD Kaltim dalam pembangunan IKN. Sebab, DPRD memiliki fungsi
legislasi sebagai salah satu tempat pengaduan dari masyarakat. Maka DPRD tahu
persis bagaimana kebutuhan masyarakat dan bagaimana kondisi di masyarakat
khususnya untuk Provinsi Kaltim.
“Jadi kalau berbicara pembangunan IKN, dari diskusi tadi siang itu, yang disampaikan ke ketua DPRD, bahwa selama ini DPRD Provinsi Kaltim belum pernah dilibatkan atau diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan IKN. Bahkan beberapa instansi untuk IKN pun belum pernah mengajak bicara DPRD Kaltim,” ungkap Gerald Theodorus L. Toruan selaku Koordinator pelaksana fungsi kebijakan bidang pertahanan dan keamanan Direktorat Kebijakan Bidang Polhukhankam BRIN.
Ia mengharapkan agar kajian yang dilakukan BRIN, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana penataan ruang wilayah pertahanan di daerah khususnya di Kaltim. Dapat mendukung pembangunan IKN yang merupakan salah satu proyek strategis nasional. “Kami berharap ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini. Kami juga berharap ada komunikasi yang baik antara instansi-instansi terkait dengan DPRD Kaltim sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. (adv/ara)
Tulis Komentar